Salah satu hal yang menjadi suburnya paham radikalisme dan intoleran juga bisa dikarenakan oleh lemah dan tidak tegasnya pemerintahan dalam membuat aturan kenegaraan. Dengan suatu sistem negara yang lemah, akan mudah menyebabkan idelogi radikal tumbuh dan berkembang secara masif. [1]
Pengabaian perilaku dari pemerintah terhadap orang-orang yang berperilaku radikal dan intoleran membuat kelompok-kelompok radikal mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hal ini sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah, yaitu terjadinya tragedi pembunuhan berdarah yang menimpa khalifah Ustman bin Affan.
Kelemahan dan tidak tegas dalam mengatur negara dan neopotisme yang terjadi di dalam pemerintahan, telah membawa khalifah Ustman bin Affan ke puncak kebencian rakyat, yang pada beberapa waktu kemudian menjadi pertikaian yang mengerikan di kalangan umat Islam.[2]
Dijelaskan dalam Al-Bidayah wan-Nihayah, ketika masyarakat Madinah pada musim Haji belum datang dari berbagai penjuru, kelompok Khawarij menanggapi kesempatan ini untuk melakukan sebuah tindakan dosa besar.[3] Yang kemudian karena lemahnya tatanan pemerintahan, sang pemimpin dapat dengan mudah untuk ditikam.
Dari sini dapat dipahami bahwa sebuah sistem negara yang lemah dalam penegakan hukum, akan sangat mudah untuk diberontak oleh musuh. Begitu pula dalam menanggapi kasus radikal. Negara harus dengan tegas mengupayakan pemberantasan kasus ini agar tidak sampai menumbangkan pemerintahan yang sudah kuat.
Ketegasan dalam bersikap akan memunculkan rona wibawa bagi seorang pemimpin. Sehingga orang-orang yang ingin berbuat buruk, sebelum bertindak, ia akan memikirkan kembali dengan matang tindakannya tersebut, alih-alih justru dia sendiri yang menjadi korban.
Pada akhirnya, segala bentuk dari tindakan radikal dan intoleransi telah menyalahi tatanan kehidupan masyarakat. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh orang Islam, yang ada adalah ia telah menjauh dari ketentuan syariat Islam. Dan dampak buruk yang didapat, ia telah mencoreng nama Islam dan mempermalukan seluruh umat Muslim.
Baca juga: Kebodohan Tentang Ilmu Agama Menjadikan Orang Berperilaku Radikal
Segala bentuk dari paham radikal dan intoleran akan berefek buruk pada sistem keamanan suatu negara dan menyebabkan distabilitas negara.
Maka dari itu, ketika telah diketahui biang-biang perilaku dari kelompok radikal, sudah selayaknya pemerintah harus membubarkan kelompok tersebut. Baik yang berwujud dan mengatasnamakan oraganisasi masyarakat atau komunitas apapun, ketika hal tersebut memiliki upaya untuk menghancurkan tatanan pemerintahan, haruslah ditindak sedini mungkin.
Pastinya, masyarakat akan berpihak kepada institusi keamanan negara, karena tidak rela jika tanah airnya dikuasai oleh orang-orang yang bersikap arogan, intoleran dan apriori terhadap sesama.
Tonton juga: HUBUNGAN SANTRI DENGAN SUMPAH PEMUDA | Duta damai santi jawa timur
[1] Wahbah az-Zuhaili, Qadhaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’ashir (Damaskus: Dâr al-Qolam, 2001), 405.
الضعف وترك استعمال الشدة والحزم من الدولة: وهو أن سكوت الدولة وتركها القيام باستعمال الشدة مع المتطرفين يؤدي إلى أن يستغلوا هذا الموقف اللين أو الضعيف وهذا ما دفع قتلة الخليفة عثمان إلى ارتكاب جريمتهم الوحشية بذبحه وهو يقرأ القرآن الكريم، لأن هذا الخليفة لم يستعمل معهم الشدة والقوة، مما جرأهم عليه، وافتقدوا كل معاني الحياء والدين والرحمة والأخلاق.
[2] Arfah, Otobiografi Khalifah Ustman bin Affan (tk. ___, th), 68.
[3] Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan-Nihayah (Beirut: Dâr at-Turats, 2003), VII/220.
أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج، ولم تقدم الجيوش من الآفاق للنصرة، بل لما اقترب مجيئهم، انتهزوا فرصتهم، قبحهم الله، وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم ، أن هؤلاء الخوارج كانوا قريبا من ألفي مقاتل من الأبطال، وربما لم يكن في أهل المدينة هذه العدة من المقاتلة، لأن الناس كانوا في الثغور وفي الأقاليم في كل جهة، ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم، ومن كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف، يضعه على حبوته إذا احتبى،
Suburnya Ideologi Radikal Karena Tidak Tegasnya Pemerintah dalam Mengatur Negara
Suburnya Ideologi Radikal Karena Tidak Tegasnya Pemerintah dalam Mengatur Negara
