Peran Tokoh Pesantren dan Kebijakannya terhadap Kemajuan Kabupaten atau Kota

Oleh: Abdul Warits

Pesantren, sebagai institusi pendidikan tertua di Indonesia, memiliki peran yang strategis dalam membentuk kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat. Di balik eksistensi pesantren, para tokoh pesantren berperan sebagai pemimpin moral, pendidik, dan agen perubahan di tingkat kabupaten atau kota.

Mereka tidak hanya membimbing santri, tetapi juga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.

Tulisan ini membahas peran tokoh pesantren dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, dengan fokus pada kontribusi mereka dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan moralitas.

Tokoh Pesantren sebagai Pemimpin Moral dan Sosial

Tokoh pesantren, seperti kiai atau ulama, sering kali dianggap sebagai pemimpin informal yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Beberapa peran utama mereka meliputi:

1. Peningkatan Pendidikan Lokal
   Tokoh pesantren sering menginisiasi program pendidikan di luar pesantren, seperti mendirikan sekolah umum berbasis agama atau menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk masyarakat.
   • Contoh: KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang berasal dari Pesantren Tebu Ireng, Jombang, memperjuangkan pendidikan inklusif dan kesetaraan hak dalam dunia pendidikan di Indonesia.
2. Mediator Konflik Sosial
   Dalam masyarakat yang majemuk, tokoh pesantren sering bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik antarkelompok.
   • Contoh: Peran ulama pesantren di Pamekasan, Madura, yang sering kali menjadi mediator dalam perselisihan adat dan sosial di daerahnya.
3. Penggerak Ekonomi Lokal
   Melalui pesantren, tokoh-tokoh ini sering kali memulai usaha ekonomi berbasis masyarakat, seperti koperasi pesantren atau usaha mikro. Hal ini membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kebijakan yang Didorong oleh Tokoh Pesantren

Tokoh pesantren memiliki pengaruh besar dalam merumuskan kebijakan lokal, baik secara langsung sebagai pejabat pemerintahan maupun secara tidak langsung melalui advokasi dan pendekatan kepada pemimpin formal. Beberapa kebijakan yang biasanya diinisiasi oleh tokoh pesantren meliputi:

1. Kebijakan Pendidikan Berbasis Karakter
   Tokoh pesantren mendorong integrasi nilai-nilai agama dan moral dalam kurikulum pendidikan formal di kabupaten atau kota.
   • Contoh: Di Kabupaten Pasuruan, kebijakan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam didukung oleh tokoh pesantren seperti KH. Hamid Pasuruan.
2. Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Sosial
   Melalui pesantren, banyak tokoh yang mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kerja untuk pemuda atau bantuan modal usaha untuk ibu rumah tangga.
3. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama
   Tokoh pesantren sering kali menginisiasi dialog antarumat beragama untuk menjaga kerukunan di daerah yang plural. Kebijakan ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial di kabupaten atau kota.
   • Contoh: Inisiatif pesantren di Malang yang mengadakan forum diskusi lintas agama untuk memperkuat harmoni sosial.
4. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Komunitas
   Beberapa pesantren telah memulai gerakan peduli lingkungan, seperti penghijauan dan pengelolaan sampah, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah sebagai program kebijakan.

Tantangan yang Dihadapi Tokoh Pesantren

Meski memiliki peran besar, tokoh pesantren juga menghadapi berbagai tantangan, seperti:

1. Kurangnya Dukungan Infrastruktur
   Banyak pesantren di daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga sulit untuk melaksanakan program yang berdampak luas.
2. Stigma Terhadap Pesantren Tradisional
   Pesantren tradisional sering dianggap kurang relevan dengan kebutuhan modern, meskipun sebenarnya memiliki potensi besar untuk beradaptasi.
3. Minimnya Sinergi dengan Pemerintah
   Tidak semua pemerintah daerah memiliki kesadaran untuk melibatkan tokoh pesantren dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lokal.

Rekomendasi untuk Optimalisasi Peran Tokoh Pesantren

Agar peran tokoh pesantren lebih optimal, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Daerah
   Pemerintah perlu menjalin kerja sama lebih erat dengan tokoh pesantren untuk mengintegrasikan program mereka ke dalam kebijakan daerah.
2. Pemberdayaan Pesantren sebagai Pusat Ekonomi Lokal
   Mendorong pesantren untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, misalnya melalui program pesantrenpreneur, sehingga dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
3. Modernisasi Pesantren
   Pesantren perlu memanfaatkan teknologi modern untuk memperluas jangkauan pendidikan dan dakwah mereka, tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional.

Tokoh pesantren memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan yang berdampak positif bagi kabupaten atau kota. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin moral, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, peran ini dapat semakin optimal, sehingga pesantren dan tokohnya dapat menjadi motor penggerak kemajuan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kolaborasi antara tokoh pesantren, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memberikan inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Pesantren, dengan kekuatan moral dan sosialnya, akan terus menjadi elemen vital dalam membangun Indonesia yang maju dan bermartabat.