Oleh: Ahmad Mutawakkil
Indonesia, sebuah negara yang menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangannya, kini dihadapkan pada satu musuh internal yang begitu merusak: korupsi. Menurut survei litbang harian Kompas pada pertengahan 2017, korupsi menduduki peringkat tertinggi sebagai masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini, mencapai 43%. Dalam konteks zaman kini, semangat Resolusi Jihad perlu diaktualisasikan, bukan dalam wujud perang fisik seperti tahun 1945, melainkan sebagai perjuangan melawan masalah terbesar saat ini.
Dampak Negatif Korupsi:
Pengurangan Pendapatan Negara:
Korupsi menjadi parasit yang merugikan perekonomian negara. Ketika petugas pajak terlibat dalam praktik korupsi dengan wajib pajak, pendapatan negara akan turun drastis.
Distorsi Pengambilan Keputusan:
Korupsi membawa dampak serius terhadap pembuatan keputusan terkait kebijakan publik. Keputusan yang semestinya diambil untuk kepentingan masyarakat dapat terdistorsi akibat intervensi pihak yang korup.
Ekonomi Underground yang Berkembang:
Tingkat korupsi yang tinggi cenderung mendorong kegiatan ekonomi beralih ke ranah ilegal dan bawah tanah, di luar kendali dan pemantauan otoritas pajak.
Hambatan Pengembangan dan Inovasi Sektor Swasta:
Sektor swasta, sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi, terhambat oleh korupsi yang menciptakan lingkungan bisnis yang tidak kondusif untuk pengembangan dan inovasi.
Kesalahan dalam Penempatan SDM:
Korupsi dapat merusak penempatan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan memprioritaskan orang-orang yang memiliki hubungan atau membayar suap daripada mereka yang berkualitas dan berkompeten.
Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata:
Korupsi turut serta dalam distribusi pendapatan negara yang tidak merata, memperdalam kesenjangan sosial di masyarakat.
Penghianatan Terhadap Kepercayaan:
Setiap tindakan korupsi dapat dianggap sebagai penghianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan instansi negara. Hal ini mengakibatkan legitimasi negara dan moral birokrasi menjadi terkikis.
Tantangan Mewujudkan Resolusi Jihad di Era Modern:
Penegakan hukum dan keadilan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Fenomena gunung es terlihat dalam tindakan suap yang masih merajalela di kalangan aparat penegak hukum. Dalam perjuangan melawan korupsi, perlu ada tindakan tegas untuk membersihkan sistem dan menegakkan keadilan yang merata.
Masih adanya masalah-masalah seperti tebang pilih dalam hukum menunjukkan bahwa semangat Resolusi Jihad, yang mengajarkan tentang pengabdian dan keberanian, perlu terus diterapkan. Hanya dengan semangat ini, Indonesia dapat mencapai cita-cita bangsa yang bebas dari belenggu korupsi, penegakan hukum yang adil, dan pembangunan yang berkelanjutan.
